GAYO LUES | insetgaluanews.com | “Gaduh” menyoal latar belakang saran pengunduran diri yang disebut sebut adalah intruksi dan arahan petinggi negeri masih belum terjawab.
Sampai Selasa (26/05/2025) siang. Baik bupati, wakil bupati, sekretaris daerah dan para petinggi negeri Kabupaten Gayo Lues lainnya masih belum memberikan keterangan resmi tentang kebenaran instruksi dan alasannya.
Diantara kelang waktu inilah, beragam asumsi dan spekulasi muncul dimasyarakat. Tak jarang mereka bercerita sambil “kongkow kongkow” diwarung kopi.
Membahas dan memberi pandangan tentang latar belakang dibalik viralnya tekanan “halus” pengunduran diri sekelompok pejabat tinggi pratama itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dua Asumsi Berkembang Liar
Pemerhati kebijakan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Ahmad Yani-Blangkejeren, kemarin Senin (25/05) menceritakan.
Saat ini ada dua asumsi dan spekulasi yang mencuat kepermukaan.
“Ups…tunggu dulu jangan direkam, perlu digaris bawahi ini bukan asumsi saya pribadi. Tapi pandangan masyarakat yang berkembang liar akibat desas desus itu” ujar penggiat aktivis sosial ini kepada wartawan, mencoba memastikan prihal ini bukan bersumber dari dia. Tapi asumsi yang berkembang dimasyarakat yang coba dia sampaikan kepada kru-Insetgalus News.
Pertama kata Yani, masyarakat menilai dari sudut pandang awam berdasarkan apa yang dia rasa dan dia dengar.
Secara garis besar katanya, ini adalah salah satu upaya dan trik penguasa dalam tanda kutip “penguasa majemuk”, maksudnya sekelompok orang orang yang punya kekuasaan untuk memberangus kedigdayaan partai penguasa yang selalu mendominasi perolehan kursi diparlemen.
Tujuannya tak lain adalah perebutan tajuk pimpinan dewan pada pemilihan legislatif 2029 mendatang.
Caranya, dengan mengeleminasi dan mengikis secara perlahan kekuatan partai penguasa ini dari tubuh pemerintahan.
Kenapa muncul pendapat seperti itu, ujar Dia. Karena masyarakat memiliki penilaian tersendiri berdasarkan apa yang dia lihat dan rasa.
Saat ini mereka menganggap kalau kelompok yang dibisiki tawaran halus pengunduran diri ini adalah “loyalis loyalis partai penguasa” yang duduk di pemerintahan.
Oleh karena itu masyarakat mengasumsikan ini sebagai ancaman bagi “penguasa majemuk” tadi. Sehingga “penguasa majemuk” ini memanfaatkan kesempatan membangun skenario ditengah eforia paska pemenangan bupati terpilih yang didukung banyak partai.
Untuk mengelabui. Skenario ini dikemas dalam “tajuk khusus” agar tercipta kesan formalitas yang memberikan ilusi menjaga stabilitas dipemerintahan.
Penilaian itu wajar saja ujarnya, karena masyarakat melihat loyalis loyalis ini masih muda, energik dan memiliki pengaruh kuat dilingkungannya. Sehingga menimbulkan kekhawatiran jika para loyalis ini akan menjadi batu sandungan pada perebutan pimpinan dewan pada pileg 2029 mendatang.
“Nah…Itulah salah satu asumsi yang muncul dimasyarakat, dampak kegaduhan atas saran pengunduran diri pejabat eselon II dipemkab Galus. Menyoal benar tidaknya kita tidak faham, biar waktu saja yang menjawab” jelas Yani kepada kru-Insetgalus News.
Asumsi Kedua
Selain itu lanjutnya. Ada asumsi kedua. Ini berkaitan dengan internal team work pemenangan.
Dimasyarakat, ada praduga yang berkembang dan menyebutkan. Perintah atau tawaran pengunduran diri kepada loyalis partai penguasa ini, tak lain dan tak bukan adalah bagian dari skema penyelamatan karir kepada simpatisan pemenangan yang berasal dari ASN.
Jika dalam waktu dekat tidak diadakan seleksi terbuka JPT maka mereka otomatis tidak bisa mengikuti seleksi selanjutnya. Dan itu akan berdampak pada perkembangan karirnya, karena terbentur peraturan tentang ketentuan batas usia peserta yang bisa mengikuti seleksi.
Sementara seleksi JPT itu sendiri adalah salah satu syarat untuk menduduki jabatan eselon II.
Oleh karena itu salah satu cara agar seleksi JPT bisa digelar secepat mungkin, solusinya hanya dengan mengosongkan instansi yang dituju, dan pengosongan instansi itupun tidak bisa dilakukan serta merta maka ditempuhlah cara ini agar semuanya bisa terselamatkan, cerita pria yang aktif diberbagai lembaga sosial ini sembari menambahkan. “Walahualam Bin Sawab” tapi itulah asumsi yang muncul dan jadi pembahasan diwarung warung kopi, ujarnya meyakinkan.
Kemerosotan Integritas Sebagai Birokrat
Secara terpisah, salah satu sumber internal pemerintah menyebutkan kepada kru-Insetgalus News, tindakan pengunduran diri dari jabatan adalah langkah yang salah dan bisa dianggap sebagai tindakan yang lari dari tanggung jawab, tidak sportif dan sangat memalukan. Karena tindakan itu menunjukkan kemerosotan integritas sebagai birokrat.
Maknanya akan berbeda antara pengunduran diri dan diberhentikan. “Kalau diberhentikan itu wajar karena hak preogratif pimpinan, tapi jika mengundurkan diri dari jabatan itu akan menjadi catatan khusus di Badan Kepegawaian Negara, dan sama saja dengan bunuh diri, banyak contohnya itu” ujarnya tanpa melanjutkan lebih rinci nama nama pejabat yang pernah mengundurkan diri dari jabatan.
Redaksi | insetgalusnews.com |
