GAYO LUES | insetgalusnews.com | Anggota DPRK Gayo Lues dari Partai Gerindra, Riduansyah, mengingatkan potensi gagal bayar dalam APBK Perubahan 2025 jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terealisasi sesuai target. Hal itu disampaikannya dalam pandangan umum fraksi pada masa sidang III APBK-P, Senin (29/9/2025).
Menurut Riduan, lebih kurang pendapatan daerah hanya tercatat Rp 872 miliar dan mengalami pemotongan sekitar Rp 80 miliar akibat efisiensi. Dari jumlah tersebut, belanja pegawai sudah terserap Rp313 miliar, dan itu belum termasuk tambahan gaji untuk tenaga P3K.
“Jumlah PAD yang kita sahkan kemarin sudah kita belanjakan, tapi realisasi hari ini baru 47 persen. Jika sampai batas waktu tidak tercapai, saya yakin akan terjadi gagal bayar,” ujarnya.
Riduan juga mengkritik besarnya alokasi hibah untuk kegiatan olahraga di tengah kondisi fiskal yang sulit. “Rakyat kita sedang kelaparan, rakyat butuh kehidupan. Saya bukan menolak olahraga, tetapi alangkah lebih baik dana hibah ini digelontorkan untuk masyarakat,” tegasnya.
Selain isu anggaran, ia juga menyoroti kelangkaan pupuk, keterlambatan penerbitan SK P3K, serta kerusakan jalan akibat kendaraan bertonase tinggi di wilayah Pantan Cuaca. “Tadi pagi ada 15 orang P3K datang ke rumah saya menanyakan kapan SK mereka diterbitkan,” ungkapnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah mencari solusi permanen bagi bencana longsor yang rutin melanda kawasan Dabun Gelang dan Badak Uken.
“Jangan setiap tahun dana hanya habis untuk penanganan darurat, perlu strategi teknis agar masalah ini selesai,” kata Riduan.
Menurutnya, kritik yang ia sampaikan merupakan bagian dari tugas dewan untuk berpihak kepada rakyat. “Ini bukan soal keras atau tidak, tapi itulah amanah kami sebagai anggota DPR, sebagaimana arahan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden RI,” tegasnya kepada insetgalusnews.
BOX INFO | Sorotan Riduansyah dari Partai Gerindra dalam Sidang APBK-P 2025 Gayo Lues.
Pendapatan daerah; Rp872 miliar, dipotong efisiensi Rp80 miliar.
Belanja pegawai; Rp313 miliar, belum termasuk tambahan gaji P3K.
Realisasi PAD; baru 47 persen, rawan gagal bayar jika target tidak tercapai.
Hibah olahraga; dinilai tidak tepat prioritas, rakyat lebih butuh bantuan langsung.
Pupuk subsidi; langka, dewan minta pemerintah turun langsung ke lapangan.
P3K; keluhan 15 orang yang lulus tapi belum menerima SK.
Jalan rusak; akibat tonase berlebih di Pantan Cuaca.
Longsor Dabun Gelang-Badak Uken; minta solusi permanen agar dana tidak terus terserap tiap tahun.
Redaksi | insetgalusnews


































