Dir Eksekutif Walhi Aceh Ahmad Salihin
GAYO LUES | insetgalusnews.com | Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap aktivitas eksplorasi tambang emas yang dilakukan PT Gayo Mineral Resource (PT GMR) di kawasan lereng Tangsaran, Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues. Aktivitas ini berlangsung di wilayah yang sebelumnya berstatus hutan lindung dan kini ditengarai telah menyebabkan kerusakan lingkungan serius serta memicu keresahan sosial di kalangan masyarakat setempat.
“Kami meminta pemerintah segera mengevaluasi secara menyeluruh operasional PT GMR karena telah menimbulkan kegelisahan di masyarakat, bahkan mengarah pada potensi konflik sosial,” ujar Ahmad Shalihin, Direktur Eksekutif WALHI Aceh, dalam siaran persnya kepada insetgalusnews.com, Jumat (13/6/2025).
Warga melaporkan adanya perusakan vegetasi, pembukaan jalur baru, serta perubahan drastis terhadap lanskap hutan yang selama ini berfungsi sebagai penyangga ekosistem lokal. Ironisnya, pada masa lalu, warga pernah dijerat hukum karena membuka lahan di kawasan yang sama, namun kini perusahaan justru mendapat kemudahan izin dari pemerintah pusat, termasuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan eksplorasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Patut dipertanyakan klaim kepemilikan PPKH oleh PT GMR. Penggunaan kawasan hutan melalui skema PPKH tidak boleh serta-merta mengubah fungsi kawasan. Prinsip utamanya adalah menjaga kelestarian dan peruntukan hutan, bukan malah merusaknya,” tegas Shalihin.
Dari hasil pemantauan lapangan, WALHI Aceh menemukan bahwa aktivitas eksplorasi PT GMR telah melewati batas kehati-hatian ekologis, menyebabkan perubahan fungsi kawasan hutan secara signifikan, terganggunya keanekaragaman hayati, ancaman terhadap sumber air bersih, serta meningkatnya risiko bencana bagi warga yang tinggal di sekitar area operasi.
“Fakta di lapangan menunjukkan eksplorasi ini telah mengubah fungsi kawasan. Ini jelas melanggar semangat keberlanjutan yang menjadi ruh utama dari pemberian izin PPKH,” tambahnya.
Atas dasar temuan tersebut, WALHI Aceh mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh proses perizinan dan operasional PT GMR. Meninjau ulang legalitas PPKH yang diklaim dimiliki perusahaan dan memastikan tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan hukum lingkungan, kemudian menghentikan sementara seluruh aktivitas eksplorasi hingga ada hasil kajian menyeluruh terkait dampak ekologis, sosial, dan hukum.
Selain itu, WALHI Aceh meminta aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas eksplorasi ini. Selama proses hukum dan audit lingkungan berlangsung, penghentian sementara operasional dinilai sebagai langkah minimal untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
“Legalitas tidak bisa dijadikan tameng untuk mengabaikan tanggung jawab lingkungan. Penggunaan alat berat di kawasan yang rentan longsor, apalagi dekat hutan lindung dan zona konservasi, sangat berbahaya dan harus segera dihentikan,” tegas Shalihin.
WALHI Aceh juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil, media, akademisi, serta komunitas adat untuk turut serta mengawal isu ini. Langkah kolektif ini penting agar kejadian serupa tidak terulang dan tidak menjadi preseden buruk dalam pengelolaan sumber daya alam di Aceh
Redaksi | insetgalusnews.com | siaran pers Walhi Aceh
