Kalau saja menanam masa depan semudah menanam ganja, mungkin tak ada lagi cerita tentang ladang ilegal di pegunungan. Tapi realitanya, ketika ekonomi sedang seret, sebagian orang tergoda memilih tanaman yang cepat menghasilkan. Meski risikonya cepat pula menghantarkan ke balik jeruji. Memberantas ganja bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab kebijakan lintas level pemerintahan. Jika pusat bicara program, provinsi bicara koordinasi, dan daerah bicara implementasi. Maka ketiganya harus bertemu dalam satu keseriusan yang sama. Memutus akar ekonomi yang melahirkan ladang-ladang terlarang.
TAJUK RENCANA | insetgalusnews.com | Setiap kali ratusan kilogram ganja dimusnahkan, asapnya mengepul ke langit Gayo Lues. Foto-foto beredar, aparat berdiri tegap, barang bukti jadi abu. Kita pun sejenak merasa lega. Seolah persoalan selesai bersama kepulan asap itu.
Sayangnya, yang ikut terbakar hanya daun ganja. Akar masalahnya tetap tumbuh subur di tanah yang sama. Kita seperti sedang menyapu halaman, tetapi lupa menutup keran air yang membuatnya becek. Setiap kali aparat bekerja keras memutus rantai peredaran, di sudut lain ada ladang-ladang sunyi yang kembali ditanami. Bukan karena masyarakat gemar melanggar hukum, melainkan karena perut tak pernah bisa diajak bernegosiasi.
Di negeri yang tanahnya subur dan hutannya hijau, ironis rasanya ketika sebagian warganya justru menanam komoditas yang haram. Bukan karena tidak tahu risikonya. Mereka tahu. Mereka paham ancaman pidana, paham masa depan bisa hangus. Tetapi ketika harga hasil tani tak mampu menutup biaya pupuk, ketika akses pasar lebih jauh dari jarak ke ladang, ketika kerja keras tak sebanding dengan penghasilan. Maka ganja tampak seperti “tanaman penyelamat”, penyelamat yang sesungguhnya menjadi penjerat.
Keuntungan cepat itu seperti madu beracun. Manis di awal, mematikan di akhir. Saat aparat datang, bukan hanya batang ganja yang dicabut. Harapan keluarga ikut tercabut. Anak-anak kehilangan biaya sekolah. Istri kehilangan suami. Kampung kehilangan nama baik. Yang tersisa bukan hanya abu, tetapi stigma.
Kita tentu sepakat, hukum harus ditegakkan. Tidak ada toleransi bagi peredaran narkotika. Namun jika setiap tahun yang dimusnahkan hanya barang bukti tanpa pernah memusnahkan sebabnya, bukankah kita sedang mengulang cerita yang sama?
Barangkali sudah waktunya kita jujur. Perang melawan ganja tak cukup dimenangkan dengan korek api dan pemusnahan barang bukti.
Di titik inilah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah sudah seharusnya tidak sekadar hadir saat pemusnahan barang bukti, tetapi hadir dengan solusi nyata. Memberantas ganja bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab kebijakan lintas level pemerintahan. Jika pusat bicara program, provinsi bicara koordinasi, dan daerah bicara implementasi. Maka ketiganya harus bertemu dalam satu keseriusan yang sama. Memutus akar ekonomi yang melahirkan ladang-ladang terlarang.
Ia harus dimenangkan dengan harga komoditas yang adil. Dengan jalan yang membuka akses distribusi. Dengan modal usaha yang mudah dijangkau. Dengan pelatihan yang membuat generasi muda lebih percaya diri membuka usaha ketimbang membuka ladang terlarang. Dengan kebijakan yang melihat warga bukan sekadar objek penindakan, tetapi subjek pembangunan.
Satirnya, kita marah pada petani ganja, tetapi sering lupa bertanya? sudahkah negara benar-benar hadir sebelum aparat datang?
Gayo Lues bukan daerah miskin potensi. Kopinya harum, hasil buminya melimpah, alamnya memesona, lahan kosongnya luas. Tetapi potensi tanpa keberpihakan kebijakan hanya akan menjadi brosur indah tanpa dampak nyata. Kita tak ingin nama daerah ini lebih sering disebut karena ladang ganja ketimbang karena kualitas kopinya.
Momentum pemusnahan ganja seharusnya bukan hanya seremoni hukum, melainkan cermin kebijakan. Setiap kilogram yang dibakar adalah pengingat, masih ada celah ekonomi yang belum ditutup. Masih ada keluarga yang merasa tak punya pilihan lain.
Perang melawan ganja bukan sekadar perang hukum. Ia adalah perang melawan kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan akses. Dan perang semacam ini tak bisa dimenangkan sendirian. Ia menuntut keseriusan pemerintah pusat, keberpihakan pemerintah provinsi, serta keberanian pemerintah daerah mengambil langkah konkret dan terukur.
Karena pada akhirnya, yang ingin kita selamatkan bukan hanya generasi muda dari bahaya narkotika, tetapi juga martabat sebuah daerah. Gayo Lues layak dikenal karena kerja keras dan kehormatan warganya. Bukan karena asap yang mengepul dari ganja yang dibakar.
Catatan Redaksi | insetgalusnews | Jika pada bagian awal tulisan ini pembaca menemukan nada humor, percayalah itu hanya bumbu agar pesan serius lebih mudah dicerna. Soal narkotika, kami sama sekali tidak bercanda.


































