Dalam memimpin sebuah negeri, orang pintar biasanya punya satu kebiasaan buruk. Terlalu banyak berpikir. Sebaliknya, orang bodoh punya kelebihan yang mengagumkan. Berani mengambil keputusan sebelum sempat berpikir. Keduanya sama-sama bisa menjadi pemimpin, tetapi rakyat biasanya baru tahu bedanya setelah tagihan pembangunan datang.
TAJUK RENCANA | Insetgalusnews.com | Dalam sebuah negeri, orang pintar dan orang bodoh sama-sama bisa menjadi pemimpin. Bedanya, orang pintar biasanya sadar ia tidak mengetahui segala hal. Sementara orang bodoh sering kali justru yakin dirinya paling tahu dan paling the best.
Di situlah persoalan kepemimpinan bermula. Orang pintar ketika menerima laporan tidak buru-buru percaya. Ia bertanya, memeriksa data, mendengar kritik, lalu mengambil keputusan. Orang bodoh cukup melihat laporan yang sudah dipoles, mendengar pujian dari orang-orang di sekelilingnya, kemudian merasa negeri baik-baik saja.
Orang pintar menganggap kritik sebagai alarm. Orang bodoh menganggap kritik sebagai penghinaan.
Orang pintar memilih orang berdasarkan kemampuan. Orang bodoh memilih berdasarkan kedekatan, loyalitas dan kemampuan mengangguk. Akhirnya, ruang rapat dipenuhi orang-orang yang sepakat, sementara masalah di luar ruangan justru semakin banyak.
Yang lebih lucu, orang bodoh sering memiliki satu keahlian yang tidak dimiliki orang pintar. Kemampuan menjelaskan kegagalan sebagai keberhasilan.
Jalan rusak disebut proses pembangunan. Pelayanan lambat disebut keterbatasan sistem. Anggaran yang tidak tepat sasaran disebut penyesuaian. Keluhan masyarakat disebut provokasi. Sedangkan kritik dari media dianggap sebagai upaya mencari sensasi.
Padahal rakyat tidak hidup dari narasi. Rakyat hidup dari jalan yang bisa dilewati, pelayanan yang bisa diakses, harga kebutuhan yang terjangkau, pekerjaan yang tersedia, serta pemerintah yang hadir ketika mereka membutuhkan.
Pemimpin yang pintar tidak harus selalu benar. Ia cukup memiliki keberanian untuk mengatakan, “Saya keliru.” Sebaliknya, pemimpin yang merasa selalu benar akan sibuk mencari siapa yang harus disalahkan ketika kebijakannya gagal.
Dalam negeri yang sehat, pemimpin tidak perlu takut kepada wartawan, aktivis, mahasiswa ataupun oposisi. Mereka justru dibutuhkan sebagai cermin. Sebab seorang pemimpin yang hanya melihat dirinya melalui kaca pujian akan sulit mengetahui ada sesuatu yang sedang retak di belakangnya.
Ironisnya, semakin lama seseorang berkuasa, semakin mudah ia dikelilingi orang-orang yang mengatakan semua baik-baik saja.
Padahal, negeri yang benar-benar baik tidak membutuhkan terlalu banyak orang untuk mengatakan bahwa semuanya baik.
Rakyat sendirilah yang akan merasakannya. Karena itu, ukuran pemimpin pintar bukanlah seberapa tinggi gelarnya, seberapa panjang gelar di belakang namanya, atau seberapa sering ia tampil di depan kamera. Ukurannya sederhana: apakah ia mampu menggunakan kekuasaan untuk menyelesaikan persoalan, bukan sekadar menjelaskan persoalan.
Sebab jabatan hanyalah kursi. Yang membuat kursi itu bermartabat adalah akal sehat, keberanian, integritas dan keberpihakan kepada rakyat.
Dan barangkali, perbedaan paling jelas antara orang pintar dan orang bodoh dalam memimpin sebuah negeri adalah ini:
Orang pintar menggunakan kekuasaan untuk membuat rakyat percaya kepada pemerintah. Orang bodoh menggunakan kekuasaan untuk membuat pemerintah percaya kepada dirinya sendiri.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat berapa banyak tepuk tangan yang diterima seorang pemimpin.
Sejarah akan mencatat apa yang terjadi kepada negerinya ketika ia memegang kekuasaan.
Disclaimer | Tulisan ini merupakan opini dan satire. Tokoh, kejadian, serta keadaan yang digambarkan tidak dimaksudkan untuk menunjuk orang tertentu. Jika ada yang merasa tersindir, mungkin bukan tulisannya yang terlalu tajam-barangkali cerminnya memang terlalu jernih. 😄
Segala kemiripan dengan kenyataan adalah kebetulan yang kebetulannya terlalu sering terjadi.


































