JAKARTA | Insetgalusnews.com | Aksi unjuk rasa mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi berlangsung di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Massa menyampaikan delapan tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, korupsi, reforma agraria, desentralisasi, penanganan bencana, hingga keterlibatan militer dalam ruang sipil.
Aksi yang berlangsung sejak siang itu sempat diwarnai ketegangan ketika mahasiswa turun dari bus pengantar dan berhadapan dengan pengamanan aparat. Mahasiswa menilai pendekatan aparat saat kedatangan massa terkesan menempatkan mereka sebagai pihak yang harus dihadapi, bukan sebagai warga negara yang tengah menyampaikan aspirasi.
Meski demikian, massa tetap berupaya menjaga aksi berlangsung damai dan kondusif. Sebagian mahasiswa bahkan mulai meninggalkan lokasi dan berputar balik setelah aksi berlangsung hingga melewati batas waktu yang ditetapkan, yakni pukul 18.00 WIB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rencana awal massa untuk berkumpul di kawasan Bundaran Hotel Indonesia tidak sepenuhnya terealisasi. Pengamanan dan kondisi di lapangan membuat mahasiswa bertahan di sekitar Dukuh Atas dan Jalan Jenderal Sudirman.
Dalam aksinya, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi menggunakan atribut kampus. Salah satu kelompok massa terlihat mengenakan almamater berwarna kuning yang identik dengan mahasiswa Universitas Indonesia.
Berdasarkan laporan situasi di lokasi, sekitar 1.814 mahasiswa masih bertahan ketika aksi berlangsung. Kepolisian melakukan pengamanan di sekitar kawasan tersebut, yang merupakan salah satu jalur utama dengan aktivitas lalu lintas tinggi, terutama pada jam pulang kerja.
Hingga laporan ini disusun, tidak terlihat adanya pembubaran paksa terhadap massa. Mahasiswa masih menyampaikan aspirasi, sementara sebagian lainnya mulai meninggalkan lokasi secara bertahap.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa delapan tuntutan utama.
Pertama, mereka menyerukan penghentian apa yang disebut sebagai penjajahan negara terhadap rakyat sendiri, sebagai kritik terhadap kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Kedua, mahasiswa menuntut penghentian korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta perbaikan tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan berpihak kepada kepentingan publik.
Ketiga, mereka mendesak pemerintah mewujudkan reforma agraria sejati, terutama terkait pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Keempat, mahasiswa meminta penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Kelima, mereka menuntut evaluasi total terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) sekaligus menyerukan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang mereka kritik dari sisi kebijakan dan penggunaan anggaran negara.
Keenam, mahasiswa menyerukan penghentian pemusatan kekuasaan dan pengembalian penguatan otonomi daerah sebagai bagian dari tuntutan terhadap desentralisasi pemerintahan.
Ketujuh, mereka meminta penetapan status bencana nasional untuk daerah terdampak di Sumatera dan Flores, disertai percepatan proses penanganan serta pemulihan pascabencana.
Kedelapan, mahasiswa menuntut penghentian tindakan represif dan intervensi TNI dalam ruang sipil, termasuk seruan pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP).
Tuntutan tersebut menjadi materi utama dalam orasi mahasiswa. Mereka menilai persoalan kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan terbebasnya bangsa dari penjajahan, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat memperoleh keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan atas hak-hak sipil.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan ekonomi, khususnya tekanan harga kebutuhan pokok dan BBM. Menurut mereka, kebijakan negara harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, bukan hanya dari indikator pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Isu korupsi, kolusi, dan nepotisme turut menjadi sorotan. Praktik tersebut dinilai dapat memperlebar ketimpangan serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Selain itu, mahasiswa mempertanyakan sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk PSN, MBG, dan KDMP. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan yang menggunakan anggaran negara.
Persoalan penanganan bencana juga menjadi bagian dari tuntutan. Mahasiswa mendesak pemerintah mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan memberikan perhatian lebih besar terhadap masyarakat yang kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan.
Sementara itu, tuntutan terkait keterlibatan militer di ruang sipil menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam aksi. Mahasiswa menilai ruang sipil dan demokrasi harus tetap dijaga agar kebebasan menyampaikan pendapat tidak berubah menjadi persoalan keamanan.
Aksi di Dukuh Atas tersebut memperlihatkan mahasiswa masih menggunakan ruang publik sebagai sarana menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Di tengah pengamanan ketat dan kepadatan aktivitas masyarakat di kawasan Sudirman, massa berupaya mempertahankan aksi tetap berlangsung tertib.
Hingga akhir laporan, massa secara bertahap mulai membubarkan diri dan meninggalkan kawasan aksi. Situasi di Dukuh Atas terpantau tetap terkendali dengan pengamanan kepolisian di sejumlah titik.
Aksi tersebut sekaligus menjadi pengingat kritik mahasiswa merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Pemerintah dituntut tidak hanya memastikan keamanan selama demonstrasi berlangsung, tetapi juga memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan.
Redaksi | insetgalusnews
