Ketika bencana hidrometeorologi merobek permukiman, ketika longsor menelan jalan dan desa, ketika air bersih semakin sulit ditemukan. Kita selalu menengadah ke langit, bertanya apa salah kita. Namun kritik Dedi Mulyadi (KDM) membuat kita menunduk jauh lebih dalam. Mungkin penyebab semua ini bukan di langit, tetapi di tangan kita sendiri. Pernyataannya sederhana namun menghantam rasa malu kita sebagai bangsa.
“Belanda menjajah 350 tahun gunung utuh, Indonesia merdeka 80 tahun gunung gundul. Lantas siapa yang menjajah itu?”
TAJUK RENCANA | Insetgalusnews.com | Pernyataan Dedi Mulyadi (KDM) kembali mengusik nurani bangsa. Satu kalimatnya menyebar seperti sirene darurat yang memanggil kita untuk berhenti sejenak dan bercermin.
“Belanda menjajah 350 tahun gunung utuh, Indonesia merdeka 80 tahun gunung gundul. Lantas siapa yang menjajah itu?”
Di tengah bencana ekologis yang terus berulang, kalimat ini bukan sekadar kritik. Tetapi gugatan sejarah. Kenyataan pahitnya, setelah 80 tahun memegang kemudi negeri ini, kita justru menyisakan kerusakan alam yang jauh lebih brutal daripada apa yang ditinggalkan oleh 350 tahun kolonialisme.
Pertanyaan mendasarnya sederhana namun menohok. Bagaimana mungkin penjajah mampu meninggalkan gunung utuh. Sementara kita pemilik sah negeri ini menghancurkannya dalam waktu yang jauh lebih singkat? Jawaban yang muncul sangat tidak nyaman.
Di balik jargon pembangunan, kita telah membiarkan kerakusan dan kelemahan sistem merambah ke jantung ekologi bangsa.
Penggundulan hutan bukan sekadar balasan terhadap tekanan ekonomi. Ia adalah bentuk pengkhianatan terhadap generasi yang akan datang. Setiap batang pohon yang hilang adalah hilangnya daya dukung lingkungan. Setiap tebing yang gundul adalah undangan bagi banjir bandang, longsor, dan kematian. Kita sering menyalahkan curah hujan ekstrem, padahal penyebab utamanya adalah tangan-tangan kita sendiri.
Inilah ironi paling menyakitkan. Kita merdeka dari penjajah asing, namun tidak merdeka dari keserakahan sendiri. Penjajah hari ini tidak datang dengan kapal perang. Mereka datang lewat izin yang longgar, pengawasan lemah, kepentingan sempit, dan praktik ilegal yang dibiarkan tumbuh subur.
Maka kritik KDM bukan hanya peringatan, tetapi dakwaan moral. Jika kerusakan alam terus dibiarkan, maka generasi setelah kita akan mewarisi negeri yang tidak lagi ramah dihuni. Dan ketika itu terjadi, sejarah tidak lagi menuding kolonialisme, tetapi kelalaian kita sebagai bangsa.
Insetgalusnews mendesak pemerintah pusat dan provinsi untuk berhenti menutup mata. Evaluasi izin harus dilakukan sekarang, bukan nanti. Penegakan hukum harus lebih kuat daripada lobi dan jaringan. Penghijauan harus menjadi gerakan besar, bukan kegiatan seremoni tahunan. Jika tidak, maka kita memang layak disebut sebagai penjajah. Bukan terhadap bangsa lain, tetapi terhadap tanah air sendiri.
Kemerdekaan hakiki bukan hanya soal bendera berkibar. Ia terbukti ketika gunung tetap tegak, hutan tetap hidup, dan air tetap mengalir jernih. Jika hari ini yang tersisa justru gunung-gunung gundul, maka pertanyaan KDM akan terus menghantui? siapa sebenarnya penjajah itu?
Catatan | Redaksi | Tulisan ini merupakan tajuk yang mencerminkan sikap redaksi Insetgalusnews. Isi dalam tulisan ini bertujuan membangun kesadaran publik dan mendorong pemerintah serta masyarakat untuk menjaga lingkungan. Pandangan dalam Tajuk ini tidak ditujukan untuk menyerang individu atau kelompok tertentu, melainkan sebagai kritik konstruktif demi kepentingan ekologis dan kemanusiaan.


































