“Berdirilah di tengah sunyi Blangkejeren, keraskan kata, tegakkan kepala, karena jika kau menunggu gedung sunyi bersuara mungkin fajar lebih dulu menua. Dan kami-akan menuliskan setiap denyutnya, menjemput kebenaran agar tak lagi tertahan di titik koma anggaran”
Tajuk Rencana | insetgalusnews.com | Blang Kejeren, Gayo Lues. Kota ini biasanya ramai. Warung-warung di sepanjang jalan utama perempatan Rikit Gaib-Kutelintang, perempatan seputar tugu dan pajak terpadu seharusnya sudah penuh pengunjung saat awal bulan. Tapi kali ini sepi. Di Kecamatan Blangkejeren, denyut ekonomi seperti berhenti. Penyebabnya bukan bencana alam, bukan wabah. Tapi aliran anggaran yang tersendat dan birokrasi yang mendadak bisu.
Kegiatan Mandek, Gaji Terlambat
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah kegiatan pembangunan yang direncanakan pada tahun ini belum juga berjalan. 
Di sisi lain, para tenaga honorer baik yang bekerja di lingkungan Pemkab maupun honorer P3K mengaku belum menerima gaji. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa mereka sudah enam bulan tidak mendapatkan haknya. Kekecewaan pun memuncak. Sebagian dari mereka secara terbuka menyuarakan keluhannya di media sosial, bahkan meminta kepala daerah untuk segera mengambil langkah bijak demi mencairkan honor yang telah lama tertunda.
“Bagaimana bisa diam, gaji anak honor tertahan sudah enam bulan. Apalagi ini sudah memasuki tahun ajaran baru. Tentu saja para tenaga honor, terutama yang sudah berkeluarga, sangat berharap gaji mereka segera cair. Kami mohon, Pak, tolonglah-ini untuk biaya anak-anak kami masuk sekolah,” keluhnya dalam komentar di salah satu unggahan media sosial.
Dampaknya merambat ke mana-mana. Warung kopi sepi. Tukang bangunan menganggur. Pedagang kaki lima melempem, penjual sembako berhenti stok karena tak ada kepastian. Di satu sisi, masyarakat bawah makin terdesak, sementara roda pembangunan yang seharusnya menjadi penggerak utama malah tersangkut di ranah administrasi dan politik.
Harapan dari Tanah, Bukan dari Kantor
Berbeda dengan Blangkejeren yang tergantung penuh pada aliran APBD, beberapa kecamatan seperti Kutepanyang, Putri Betung, dan Blang Jerango tetap bertahan. Mereka hidup dari tanah. Masyarakatnya bertani, menanam palawija, memanen hasil bumi. Di Putri Betung, sektor pertanian palawija masih menggeliat, menjadi contoh kecil bagaimana kemandirian rakyat dapat tumbuh bila tak terlalu tergantung pada sistem yang rapuh.
Namun demikian, tak semua wilayah punya ketahanan yang sama. Sebagian besar masyarakat Gayo Lues tetap bergantung pada belanja pemerintah, gaji, bantuan sosial, dan kegiatan pembangunan. Ketika anggaran tak mengalir, maka hidup mereka pun ikut macet.
Diamnya Legislator
Saat situasi ini semakin parah, publik mulai mempertanyakan di mana peran legislatif? Sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol terhadap penggunaan dan pelaksanaan anggaran. Legislatif seharusnya bertindak cepat, memanggil pihak eksekutif, meminta kejelasan, bahkan mendorong percepatan pencairan dana publik.
Namun kenyataannya, belum ada satu pun langkah tegas yang diambil. Tidak ada pernyataan publik. Tidak ada jadwal rapat terbuka. Tidak ada tekanan nyata terhadap eksekutif. Beberapa sumber menyebutkan gedung legislatif lebih sering kosong tanpa aktifitas. “Kalau legislatif diam, maka siapa yang mengingatkan eksekutif? ” celetuk seorang warga diwarung kopi perempatan Rikit Gaib, Kamis 3 Juli 2025.
Dugaan Tarik Menarik Kepentingan
Dalam sistem demokrasi, legislatif semestinya berdiri di garda terdepan memperjuangkan kepentingan rakyat. Ironisnya, di tengah ekonomi yang kian lesu, gaji honorer tertahan hingga enam bulan, kegiatan pemerintahan mandek, dan anggaran tak kunjung cair. Ruang dewan justru senyap. Tak terdengar dentuman kata‑kata lantang yang biasa menggelegar kala hak mereka sendiri tersentil. Publik pun mulai membaca tanda‑tanda. Ketika legislator berdiam, muncul dugaan tarik‑menarik kepentingan.
Suara Yang Sudah Terbeli
Namun, tidak semua kesalahan bisa ditimpakan semata‑mata kepada legislatif. Demokrasi ini pernah-dan kerap-diperdagangkan di bilik suara. Pada pemilihan lalu, sebagian suara rakyat telah dibeli, entah melalui amplop tebal, janji proyek, atau bantuan sesaat. Ketika hak pilih ditukar dengan uang, kuasa moral untuk menuntut wakil rakyat pun tergerus. Dan itu menciptakan mata rantai kesalingtergantungan, pemodal menagih balas jasa, politisi melunasi utang budi, sementara rakyat yang menjual suara menerima “ganjaran” berupa kebijakan setengah hati.
Inilah harga yang harus dibayar, saat honorer menggigil menunggu upah, saat tenaga pembangunan terhenti, dan daya beli jatuh bebas, kita teringat bahwa demokrasi murah adalah demokrasi mahal. Legislatif memang layak dikritik. Bahkan dipaksa untuk bersuara lantang. Tetapi publik juga wajib berkaca, hak pilih bukan komoditas yang diperdagangkan, melainkan mandat suci nurani.
Diamnya Legislatif, Saatnya Pemuda Berbicara
Gedung parlemen yang sunyi adalah tamparan bagi demokrasi. Jika wakil rakyat bungkam, ruang demokrasi tak boleh kosong. Pemudalah yang harus bersuara, lewat forum publik, media sosial, diskusi kampus, hingga aksi moral. Energi, keberanian, dan idealisme mereka adalah penawar bagi kelumpuhan politik. Jika legislatif terus bungkam dan rakyat terus menderita, legitimasi moral patut kita pertanyakan. Ini bukan sekadar ajakan emosional. Ini alarm bagi kita semua.
Tajuk Rencana | insetgalusnews.com | akan terus mengawal isu ini, memberikan pandangan kritis. Untuk dibaca masyarakat Indonesia sebagai kontrol sosial dan menumbuhkan kesadaran kolektif.
