“Ia mengetuk meja, namun gema itu seharusnya menjadi palu bersama, sebab DPRK bukan satu nama, melainkan paduan suara yang seharusnya menenangkan gemuruh perut rakyat. Lalu terdengar satu denting, keras, muda, tak gentar-Fahmi Sahab memecah sunyi, menyebut anggaran sebagai darah yang harus mengalir, bukan beku di lemari birokrasi”
Tajuk Rencana | insetgalusnews.com | Di Gayo Lues, detak ekonomi makin pelan, seakan menunggu pertolongan pertama yang tak kunjung tiba. Warung‐warung merana tanpa pembeli, listrik kantor nyaris padam, dan para tenaga honorer menghitung hari tanpa kepastian gaji. Dalam kegaduhan yang justru sunyi itu, satu suara lantang akhirnya menggema-suara Fahmi Sahab, legislator muda DPRK yang menuntut agar eksekutif segera membuka keran anggaran.
Seruan Fahmi bukan sekadar kritik. Ia adalah peringatan dini akan krisis sosial yang lebih besar bila kelambanan ini dibiarkan. Tidak ada alasan teknokratis yang mampu meredam keresahan warga yang terancam tak bisa membeli kebutuhan pokok, apalagi membayar biaya sekolah anak. Pemerintah daerah harus ingat. Anggaran publik bukan hak istimewa yang boleh ditunda‐tunda, melainkan darah yang mengalirkan kehidupan bagi ekonomi lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih memprihatinkan lagi, kemacetan fiskal ini terjadi ketika harga komoditas palawija. Nadi perekonomian Gayo Lues, juga mengalami fluktuasi. Para petani yang sudah susah payah menjaga kualitas hasil panen terpaksa menunda rencana peremajaan kebun karena modal tersedot untuk konsumsi harian. Bila tak segera diatasi, kita menghadapi risiko berlapis. Krisis pendapatan. Krisis sosial, dan pada akhirnya krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Karena itu, seruan Fahmi harus dilihat sebagai palu sidang yang memukul kesadaran seluruh pemangku kepentingan. Pertama, eksekutif wajib membuka data realisasi anggaran secara transparan. Berapa yang telah diproses. Apa hambatannya, dan kapan target pencairan. Tanpa transparansi, publik hanya disuguhi retorika tanpa progres.
Kedua, DPRK bukan hanya Fahmi seorang yang harus menjalankan fungsi pengawasan secara serius. Bila memang ada kendala administratif, legistlatif harus duduk satu meja dengan eksekutif mencari solusi, bukan sekadar saling melempar tanggung jawab.
Ketiga, pemangku kepentingan non‐pemerintah, akademisi, pelaku UMKM, dan tokoh adat, perlu dilibatkan dalam forum terbuka. Krisis ini bukan hanya soal angka dalam neraca APBD. Ini soal daya tahan sosial‐ekonomi masyarakat Gayo Lues. Menghadapi situasi darurat, solusi kolektif jauh lebih efektif daripada kebijakan menara gading.
Terakhir, masyarakat pun tak boleh diam. Publikasi keluhan honorer dan pelaku usaha melalui media sosial menunjukkan satu hal, keterbukaan informasi mampu menekan pemerintah untuk bertindak. Teruskan partisipasi itu, namun imbangi dengan data dan fakta agar aspirasi tak mudah dimentahkan sebagai “keluh kesah” semata.
Dengan kata lain, ketukan Fahmi Sahab hanyalah permulaan. Tanpa langkah cepat pemerintah dan dukungan penuh DPRK, gema seruan itu akan tenggelam dalam sunyi, dan Gayo Lues akan semakin larut dalam kelesuan. Saatnya semua pihak membuktikan bahwa demokrasi lokal ini masih hidup “segera cairkan anggaran, pulihkan denyut ekonomi, dan kembalikan harapan rakyat”.
Tajuk Rencana | insetgalusnews.com | akan terus mengawal isu ini, memberikan pandangan kritis. Untuk dibaca masyarakat Indonesia sebagai kontrol sosial dan menumbuhkan kesadaran kolektif.
